Sukadana, Lampung Timur – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur bersama KPK-RI menggelar Sosialisasi Anti Korupsi bertema Kolaborasi Pemerintah dan Sektor Swasta Membangun Budaya Integritas Praktik Ekonomi Lokal di Aula Rumah Dinas Bupati Lampung Timur, Rabu (28/01/2026).
Kegiatan ini dihadiri langsung, oleh Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, Perwakilan Gubernur Lampung selaku Plt Kepala Bidang perekonomian, Sekda Lampung Timur, ketua DPRD Lampung Timur, unsur Forkopimda, Inspektorat, Para kepala OPD,Kabag, Insan Pers, Peserta HIPMI Se-Lampung, dan BPC-HIPMI kabupaten Lampung Timur, serta narasumber dari komisi pemberantasan korupsi KPK, dan Kajari Lam-tim.
Ketua pelaksana Hendra Apriansyah, dalam sambutannya menegaskan bahwa dunia usaha memiliki peran strategis dalam pencegahan korupsi, khususnya di tingkat daerah, menurutnya pengusaha muda harus menjadi bagian dari solusi, bukan justru menjadi bagian dari persoalan.
Sosialisasi Ini bukan sekedar kegiatan seremonial, ini adalah pengingat bagi kami para pengusaha bahwa integritas adalah pondasi utama dalam menjalankan usaha, HIPMI Lampung Timur berkomitmen mendorong pelaku usaha yang taat aturan, transparan, dan menjunjung etika bisnis,”ujarnya.
Iya juga menekankan pentingnya kolaborasi yang sehat antara Pemerintah dan pelaku usaha untuk ‘menciptakan iklim investasi yang adil dan berkelanjutan.Kalau kolaborasi kuat dan integritas dijaga, maka praktek korupsi bisa kita tinggalkan bersama,”tambahnya.
Ketua HIPMI Lampung Timur Aditya dalam sambutannya, menegaskan bahwa sosialisasi anti korupsi tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial semata, iya menekankan komitmen hipmi untuk terus mendorong pengusaha muda agar menjunjung tinggi integritas dalam setiap aktivis usaha.
“Hipmi harus menjadi contoh, kolaborasi harus diperkuat, dan praktik korupsi harus ditinggalkan,”tegasnya.“Sementara itu, perwakilan Gubernur Lampung selaku PLT kepala bidang perekonomian August Riko, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam menciptakan iklim ekonomi yang sehat, transparan dan berdaya saing.
Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah menegaskan komitmen transparansi dan akuntabilitas. HIPMI Lampung Timur & Provinsi Lampung juga menegaskan dunia usaha harus berintegritas, bukan sekadar untung tapi bertanggung jawab.Satu rupiah pun harus dipertanggung jawabkan. Itu adalah anggaran negara, pencegahan korupsi bukan hanya tugas penyelenggara negara, tetapi juga melibatkan pelaku usaha, media, dan masyarakat,”ujar Ela.
Menurut Bupati, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah menjalani MoU dengan kejaksaan Negeri Lampung Timur sebagai langkah penguatan pengawasan dan pendampingan hukum dalam pelaksanaan program pembangunan, termasuk melalui sistem e-catalog dan mekanisme pengadaan lainnya.
Iya juga menegaskan bahwa setiap laporan atau masukan dari masyarakat maupun stakeholder akan langsung ditindaklanjuti.
“Jika ada kegiatan yang tidak sesuai prosedur, kami langsung cek. Kualitas dan kuantitas harus dipastikan inilah wujud kolaborasi nyata,”tambahnya.Bupati Ela turut menyampaikan apresiasi atas dukungan kota Metro dalam berbagai pengalaman dan praktik baik pengelolaan pemerintah,”kegiatan ini diharapkan menjadi langkah konkrit dalam membangun ekosistem pemerintah dan ekonomi lokal yang bersih, transparan, serta berintegritas, sejalan dengan arahan dan pendampingan dari KPK tutupnya.(Agus)
