Gasakonline – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi yang mulai berlaku hari ini memicu perubahan perilaku di tengah masyarakat. Banyak pengendara dan pelaku usaha mulai menyesuaikan pengeluaran, sementara pemerintah menegaskan harga BBM bersubsidi tetap terjaga hingga akhir tahun.
PT Pertamina Patra Niaga mengumumkan penyesuaian harga BBM nonsubsidi dengan alasan mengikuti perkembangan harga minyak mentah dunia dan pergerakan nilai tukar rupiah. Berikut rincian harga terbaru: Tetap: Biosolar Rp6.800/liter, Pertalite Rp10.000/liter, Pertamax Turbo Rp20.750/liter, Dexlite Rp23.000/liter, Pertamina Dex Rp24.800/liter
Naik: Pertamax (RON 92) dari Rp12.300 menjadi Rp16.250/liter, Pertamax Green 95 dari Rp12.900 menjadi Rp17.000/liter
Kenaikan harga yang cukup signifikan langsung terasa. Sejumlah pengendara yang sebelumnya menggunakan Pertamax mulai mempertimbangkan beralih ke Pertalite untuk menekan biaya.
“Saya biasanya pakai Pertamax, tapi sekarang harganya terlalu mahal. Terpaksa beralih dulu sampai ada kebijakan yang lebih meringankan,” ujar pelanggan , pengendara roda dua.
Pemerintah melalui Kementerian ESDM menegaskan tidak ada perubahan pada harga BBM bersubsidi. “Kami berkomitmen menjaganya agar daya beli masyarakat tetap terjaga,” kata perwakilan kementerian.
Di sisi lain, kenaikan ini dikhawatirkan memicu efek berantai. Biaya transportasi dan distribusi yang meningkat berpotensi menaikkan harga kebutuhan pokok, yang disebut sebagai inflasi dorongan biaya.
Kelompok yang paling merasakan dampak adalah pekerja informal, pelaku UMKM, petani, dan nelayan.
“Biaya operasional naik, tapi menaikkan harga jual sulit karena orang juga berhemat. Kami harus pintar-pintar mengatur keuangan,” ungkap seorang pelaku usaha makanan.
Pengamat kebijakan energi menilai kebijakan ini perlu diimbangi langkah pendampingan. “Transisi energi dan penyesuaian harga harus adil. Jangan sampai kelompok rentan makin terbebani. Diperlukan bantuan sosial tepat sasaran, dukungan UMKM, dan pengembangan energi alternatif yang terjangkau,” ujarnya.
Kenaikan ini menjadi pengingat bahwa kebijakan energi menyangkut keseimbangan antara kondisi fiskal negara, stabilitas ekonomi, dan perlindungan terhadap masyarakat luas.
(red)
