Jakarta, 9 Juni 2026 – Sejumlah investor yang tergabung dalam program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) mendatangi kantor pusat Badan Gizi Nasional (BGN). Kedatangan mereka bertujuan meminta kepastian terkait kelanjutan operasional fasilitas dapur yang telah dibangun sejak akhir tahun 2025.
Para pelaku usaha tersebut menyatakan telah menyelesaikan pembangunan dan menyiapkan fasilitas dapur tersebut agar dapat beroperasi mulai Desember 2025. Mereka mengaku telah mengeluarkan investasi yang cukup besar, namun hingga saat ini belum mendapatkan penjelasan resmi maupun jadwal pasti kapan fasilitas tersebut dapat digunakan sesuai peruntukannya.
“Kami di daerah telah membangun dapur dengan biaya miliaran rupiah, namun sampai detik ini belum ada kejelasan kapan bisa dioperasikan,” ungkap salah satu perwakilan investor.
Mereka berharap pemerintah melalui BGN segera memberikan kepastian hukum dan teknis, agar aset yang telah disiapkan dapat segera berfungsi, memberikan manfaat bagi pemenuhan gizi masyarakat sasaran, sekaligus memulihkan nilai investasi yang telah ditanamkan.
Perlu diketahui, tertundanya operasional ini terjadi menyusul adanya kebijakan moratorium yang diterapkan terhadap pengelolaan dapur gizi dalam lingkup program nasional. Pemerintah sebelumnya telah mengumumkan peninjauan menyeluruh terhadap sistem pengelolaan, standar operasional, dan mekanisme kerja sama dengan pihak swasta untuk memastikan program berjalan tepat sasaran, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Hingga saat ini, pihak BGN belum merilis pernyataan resmi terkait waktu penyelesaian evaluasi dan dimulainya kembali operasional program tersebut. Berbagai pihak menantikan hasil kajian yang diharapkan dapat menjembatani kepentingan pemangku kepentingan sekaligus menjamin tujuan utama program untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. (Red)
