LAMPUNG TIMUR — Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Mabes TNI Wilayah Lampung Timur menggelar forum dialog bersama warga Desa Braja Yekti, Rabu (2/9/2026). Pertemuan ini bertujuan menyerap aspirasi sekaligus membahas dinamika hubungan antara masyarakat desa penyangga dan pengelola Taman Nasional Way Kambas (TNWK).
Dalam dialog tersebut, warga menyampaikan berbagai keluhan terkait penertiban kawasan di masa lalu yang masih menyisakan trauma, termasuk persoalan sosial dan ekonomi yang membayangi mereka.
Salah satu warga Dusun 1 Desa Braja Yekti, Kalimi, menceritakan pengalamannya saat berurusan dengan petugas kawasan pada 1999 silam karena terdesak kebutuhan ekonomi. Saat itu, ia sempat diamankan menggunakan gajah sebelum diproses secara hukum.
“Saya mohon dengan sangat, petugas jangan sampai nempeleang (memukul) warga. Kami sudah mengakui kalau kami salah. Pengalaman ini jangan sampai ditiru oleh warga lainnya,” ujar Kalimi.
Masyarakat berharap proses penegakan hukum dan penertiban kawasan di masa depan mengedepankan pembinaan yang humanis. Warga menilai tindakan represif atau kekerasan fisik hanya akan memicu rasa dendam yang berpotensi berujung pada aksi pembalasan, seperti pembakaran hutan. Pendekatan pembinaan yang disertai solusi ekonomi dianggap jauh lebih efektif untuk mencegah pelanggaran berulang.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Satgas Karhutla Mabes TNI Khusus Wilayah Lampung Timur, Kolonel Adm Basuki Apriyadi, mengapresiasi keterbukaan warga. Ia memastikan seluruh masukan dari masyarakat akan ditindaklanjuti.
“Pada prinsipnya, seluruh aspirasi masyarakat Desa Braja Yekti yang disampaikan hari ini akan kami sampaikan kepada pimpinan di pusat,” tegas Basuki.
Melalui dialog ini, Satgas Karhutla Mabes TNI berharap komunikasi antara pengelola TNWK, aparat penegak hukum, dan warga desa penyangga terus terjalin secara harmonis demi mencegah kebakaran hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.
(muklaisin)
