LAMPUNG TIMUR – Rabu (19/05/2026). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah pusat sejatinya mendapat sambutan positif dan harapan besar dari masyarakat. Program ini dinilai sangat mulia dan keren karena bertujuan langsung membantu serta menolong warga yang kurang mampu, sekaligus memberikan asupan gizi terbaik bagi generasi penerus bangsa. Secara prinsip, hubungan antara masyarakat dan pemerintah dalam program ini tidak ada masalah, namun di lapangan, pelaksanaannya justru menuai pro dan kontra yang cukup tajam.
SUKSES DI HATI SISWA: UANG JAJAN AMAN, TAPI KUALITAS DAN RASA JADI SYARAT UTAMA
Kebahagiaan atas kehadiran program ini dirasakan langsung oleh para siswa. Seorang siswi yang masih duduk di bangku SMU Kelas X mengungkapkan rasa syukur dan terima kasihnya yang mendalam atas kehadiran program ini. Dengan wajah berseri, ia mengaku sangat terbantu karena keberadaan MBG membuat uang jajannya menjadi aman dan utuh.
“Kami senang sekali, uang jajan kami aman. Tapi, bilamana menunya asal-asalan atau tidak enak, ya tidak kami makan dong, jadi mubazir saja,” ujarnya sambil tersenyum malu dan berlari kembali ke teman-temannya.
Ungkapan sederhana ini menjadi cerminan bahwa program ini sangat diharapkan kehadirannya, namun kualitas rasa dan penyajian tetap menjadi syarat utama agar tujuan program tercapai tanpa pemborosan.
PRO DAN KONTRA BUKAN PADA TUJUAN, TAPI PADA PELAKSANAAN YANG DINILAI MENYIMPANG
Pro dan kontra tersebut muncul bukan karena tujuan programnya yang salah, melainkan karena praktik di lapangan yang dinilai banyak dimasuki kepentingan oknum. Banyak pihak menilai program yang seharusnya berjalan dengan skema murni untuk rakyat, dalam pelaksanaannya justru diambil alih dan diterapkan dengan cara yang menyimpang dari aturan awal.
ATURAN DINILAI HAMBAT EKONOMI LOKAL DAN CIPTAKAN PRAKTIK MONOPOLI
Salah satu poin krusial yang disorot adalah aturan yang melarang penggunaan produk pabrikan dalam penyediaan bahan pangan. Aturan ini dinilai ironis dan justru tidak menggerakkan ekonomi bawah, padahal salah satu tujuan besar program ini adalah pemberdayaan ekonomi lokal dan mengutamakan pelaku usaha kecil.
Selain itu, terdapat syarat jumlah penyedia atau suplayer yang ditetapkan harus berjumlah minimal 15. Jika jumlah kurang dari 15, kondisi tersebut dikategorikan sebagai praktik monopoli atau oligopoli yang merugikan. Persoalannya, dengan mekanisme yang diterapkan saat ini, jumlah suplayer di lapangan justru sering kali kurang dari angka tersebut. Akibatnya, ruang bagi pelaku UMKM lokal untuk bisa masuk dan berpartisipasi tertutup rapat, padahal merekalah yang paling membutuhkan perputaran ekonomi ini.
Belum lagi syarat air minum yang dikonsumsi harus berstandar SNI. Meskipun tujuannya untuk keamanan, namun dalam praktiknya hal ini kerap menjadi syarat teknis yang memberatkan dan justru memperkecil peluang keterlibatan usaha lokal yang belum bersertifikat namun memiliki kualitas dan higienitas yang terjaga.
UANG NEGARA ADALAH UANG RAKYAT, RANTAI KESALAHAN HARUS DIBONGKAR
Pihak pengamat dan elemen masyarakat memohon kepada seluruh elemen bangsa untuk tidak menutup mata terhadap penyimpangan ini. “Ingatlah, ini adalah uang negara, uang rakyat, yang seharusnya kembali untuk rakyat,” tegas salah satu pengamat.
Ia menyoroti adanya rantai kesalahan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari oknum yang meloloskan dapur penyedia yang tidak memenuhi syarat, pemilik dapur yang melakukan praktik suap atau pemberian uang sogokan, hingga oknum pengawas atau Satuan Pengawas Pelaksanaan Gizi (SPPG) yang tidak menjalankan fungsi dan tugas pengawasannya dengan tegas.
“Bagaimana konsep efisiensi dan tepat sasaran bisa tercapai jika jalannya diatur oleh kepentingan pribadi? Program ini bagus, tapi harus dilakukan dengan benar, transparan, dan melibatkan ekonomi lokal agar manfaatnya nyata sampai ke akar rumput,” tambahnya.
HARAPAN AGAR MBG BERJALAN SESUAI TUJUAN AWAL
Publik berharap agar pelaksanaan MBG segera diperbaiki. Mekanisme pengadaan harus dibuka seluas-luasnya bagi UMKM lokal, jumlah suplayer harus diatur agar persaingan sehat tercipta dan tidak terjadi monopoli, serta pengawasan harus diperketat agar tidak ada lagi oknum yang bermain di dalamnya.
Program MBG adalah aset besar pemerintah untuk kesejahteraan, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kejujuran dan integritas seluruh pihak yang terlibat, agar tidak lagi terjadi program yang mulia namun pelaksanaannya penuh kepentingan sesaat.
(Red)
